UU MD3, Imunitas Baru DPR?

Palu pimpinan DPR sudah diketuk. Revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD alias UU MD3 sudah disahkan.

Sejumlah pasal terindikasi merupakan upaya DPR membangun kekebalan terhadap lembaga tersebut.

Dalam Pasal 245 misalnya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugas harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Padahal, putusan MK menegaskan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR hanya perlu mendapat persetujuan tertulis presiden.

Selengkapnya soal kejanggalan UU MD3 hasil revisi bisa disimak dalam video di atas.