Hosted by Dailymotion. For legal issues report at the Copyright Center, report us on DMC, or use the Instant Removal tool.
Hitung Risiko Skenario PSBB Longgar Demi Ekonomi,
Description
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kurva Covid-19 di Indonesia belum kunjung landai, tetapi pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru bertambah banyak.
Pemerintah juga merancang rencana pelonggaran PSBB untuk memacu denyut ekonomi.
Akademisipun meminta pemerintah tak terburu-buru.
Berangkat dari pelajaran flu Spanyol, wilayah dengan jumlah kematian terkecil justru ekonominya melesat paling tinggi.
Terlalu miskin untuk selalu tinggal di rumah atau mustahil tetap di rumah, tanpa bantuan pangan.
Sudah kepalang basah, kendali pemerintah untuk mengontrol penyebaran Covid-19 seakan berai.
Kegamangan pemerintah tecermin dalam sejumlah kebijakan yang membingungkan.
Sederhananya, \"ngomong-ngomong sendiri, bantah juga bantah sendiri\".
Contohnya adalah pembatasan usia 45 tahun yang boleh beraktivitas.
Baik kita tinggalkan polemik itu.
Kenyataan yang harus dihadapi bersama adalah pemerintah sedang mengkaji pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Padahal kurva Covid-19 di Indonesia belum landai.
Sosiolog Universitas Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru.
Sebab akan berisiko tinggi penularan gelombang berikutnya.
Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah intervensi struktural, kontrol, kendali yang jelas, atas situasi pandemi, terutama perilaku masyarakat yang acap melanggar.
Badan dunia di bawah perserikatan bangsa-bangsa yang menangani perdagangan dan pembangunan merilis laporan berjudul \"from the great lockdown to great meltdown\".
Laporan ini menjelaskan kebijakan penguncian wilayah berdampak pada utang pemerintah yang membengkak karena nadi perekonomian hanya mengandalkan stimulus anggaran, Indonesia termasuk.
Pembatasan sosial telah menimbulkan implikasi ekonomi sulit.
Kian lama penguncian wilayah berarti semakin berat beban dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.
Paceklik ini dibuktikan oleh angka kemiskinan yang juga terjadi di Indonesia.
Lalu apakah menyehatkan manusia atau memulihkan ekonomi jadi pilihan?
Tahun ini pemerintah sudah punya rancangan buruk soal pertumbuhan ekonomi, yaitu bisa saja di -0,4 persen.
Meskipun tahun depan akan kembali membaik, sampai 5,5 persen.
Anda bingung dengan apa yang terjadi? Bisa dikatakan semua orang merasakan ini.
Tetapi selama pemerintah belum melonggarkan PSBB, tetaplah di rumah.
Kita hemat bareng-bareng, bosan bareng-bareng, susah juga bareng-bareng saling menolong.
Yang penting, ketika sehat juga harus bareng-bareng.
Pemerintah juga merancang rencana pelonggaran PSBB untuk memacu denyut ekonomi.
Akademisipun meminta pemerintah tak terburu-buru.
Berangkat dari pelajaran flu Spanyol, wilayah dengan jumlah kematian terkecil justru ekonominya melesat paling tinggi.
Terlalu miskin untuk selalu tinggal di rumah atau mustahil tetap di rumah, tanpa bantuan pangan.
Sudah kepalang basah, kendali pemerintah untuk mengontrol penyebaran Covid-19 seakan berai.
Kegamangan pemerintah tecermin dalam sejumlah kebijakan yang membingungkan.
Sederhananya, \"ngomong-ngomong sendiri, bantah juga bantah sendiri\".
Contohnya adalah pembatasan usia 45 tahun yang boleh beraktivitas.
Baik kita tinggalkan polemik itu.
Kenyataan yang harus dihadapi bersama adalah pemerintah sedang mengkaji pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Padahal kurva Covid-19 di Indonesia belum landai.
Sosiolog Universitas Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru.
Sebab akan berisiko tinggi penularan gelombang berikutnya.
Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah intervensi struktural, kontrol, kendali yang jelas, atas situasi pandemi, terutama perilaku masyarakat yang acap melanggar.
Badan dunia di bawah perserikatan bangsa-bangsa yang menangani perdagangan dan pembangunan merilis laporan berjudul \"from the great lockdown to great meltdown\".
Laporan ini menjelaskan kebijakan penguncian wilayah berdampak pada utang pemerintah yang membengkak karena nadi perekonomian hanya mengandalkan stimulus anggaran, Indonesia termasuk.
Pembatasan sosial telah menimbulkan implikasi ekonomi sulit.
Kian lama penguncian wilayah berarti semakin berat beban dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.
Paceklik ini dibuktikan oleh angka kemiskinan yang juga terjadi di Indonesia.
Lalu apakah menyehatkan manusia atau memulihkan ekonomi jadi pilihan?
Tahun ini pemerintah sudah punya rancangan buruk soal pertumbuhan ekonomi, yaitu bisa saja di -0,4 persen.
Meskipun tahun depan akan kembali membaik, sampai 5,5 persen.
Anda bingung dengan apa yang terjadi? Bisa dikatakan semua orang merasakan ini.
Tetapi selama pemerintah belum melonggarkan PSBB, tetaplah di rumah.
Kita hemat bareng-bareng, bosan bareng-bareng, susah juga bareng-bareng saling menolong.
Yang penting, ketika sehat juga harus bareng-bareng.
Keywords & Tags
More from User
26:20
[FULL] Menko Airlangga Umumkan Stimulus Ekonomi Semester II, Ada Diskon Transportasi-Bantuan Pangan
KompasTV
08:04
Menkeu Purbaya Heran Indonesia Terus Diincar Lembaga Global Meski Utang Terkendali
KompasTV
24:45
Rapat di DPD, Kepala Bappenas Puji Strategi Menkeu Purbaya: Mohon Tak Dibanding-bandingkan
KompasTV
08:38
[FULL] Iran Walkout dari Perundingan di Swiss, Pakar Kupas Ancaman Trump dan Peluang Damai 60 Hari
KompasTV
10:15
Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027, Segini Besarnya
KompasTV
36:12
Resiliensi Dataran Tinggi Gayo: Dari Perjuangan Bencana Menuju Kebangkitan Ekonomi | Zona Inspirasi
KompasTV
Related Videos
05:52
Menghitung Risiko Pelonggaran PSBB
KompasTV
07:49
TOP 3 NEWS: Larangan Keluar Masuk DKI Jakarta | Pelonggaran PSBB | Update Corona
KompasTV
15:32
PSBB: Diantara Catatan Evaluasi dan Rencana Pelonggaran atas Dasar Ekonomi
KompasTV
01:06
Sri Mulyani Bantah Pelonggaran PSBB Demi Dahulukan Ekonomi
KompasTV
03:00
Jakarta akan PSBB Transisi Lagi, Simak Pelonggaran Aturan yang Diberlakukan
KompasTV
06:06
IHSG Mulai Menguat, Ini Kabar Bursa Saham di Tengah PSBB Jakarta & Pemulihan Ekonomi
KompasTV