Hari Kemenangan Koruptor Nasional

VIDEO.TEMPO.CO - PEMERINTAH bersama Dewan Perwakilan Rakyat agaknya serius berusaha melumpuhkan gerakan antikorupsi di negeri ini. Setelah kelar mematikan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menunjuk pemimpin KPK yang komitmennya diragukan, lalu menyepakati revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, kini tiba giliran merevisi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Revisi ini akan membuat narapidana korupsi bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat seperti halnya maling ayam dan copet atau perkara kriminal biasa. Inilah "Hari Kemenangan Koruptor Nasional".

Pemerintah dan DPR sudah menyepakati revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu pada Selasa lalu. Revisi ini membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang mengatur persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, tidak berlaku lagi. Padahal PP Nomor 99 Tahun 2012 ini membuat narapidana korupsi hanya bisa mendapat remisi jika membantu membongkar perkara (justice collaborator). Selan itu, untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada napi korupsi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib mengantongi rekomendasi KPK.

Dengan gugurnya PP Nomor 99 Tahun 2012, maka yang berlaku adalah PP sebelumnya, Nomor 32 Tahun 1999. Mengacu pada PP Nomor 32 ini, narapidana korupsi bisa mengajukan remisi dan pembebasan bersyarat. Memang hakim bisa menetapkan dalam putusannya agar napi korupsi tidak mendapat remisi atau jenis-jenis keringanan hukuman lain. Masalahnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa tak semua hakim kebal dari jual-beli perkara.

#harikemenangankoruptornasional #kpk #savekpk

Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel

Official Website: http://www.tempo.co
Official Video Channel on Website: http://video.tempo.co
Facebook: https://www.facebook.com/TempoMedia
Instagram:https://www.instagram.com/tempodotco/
Twitter: https://twitter.com/tempodotco
Google Plus: https://plus.google.com/+TempoVideoChannel