Hak Budget DPR Hambat Demokrasi Substantif

#ReformasiDPR
#HakBudget
#Demokrasi

Hak Budget DPR Hambat Demokrasi Substantif

Mengapa hak budget DPR perlu dievaluasi demi masa depan demokrasi Indonesia? Selama ini, DPR memiliki peran ganda: mengawasi kebijakan sekaligus menentukan alokasi anggaran. Posisi ini rawan konflik kepentingan dan sering menjauhkan anggaran dari kebutuhan rakyat. Reformasi diperlukan dengan menghapus hak budget DPR dan menggantinya dengan sistem penganggaran partisipatif, di mana rakyat dilibatkan langsung dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan begitu, transparansi meningkat, kepercayaan publik tumbuh, dan DPR bisa fokus pada fungsi pengawasan. Model ini sudah terbukti berhasil di berbagai negara dan bisa memperkuat demokrasi Indonesia.