Angket untuk Ahok

11 Februari 2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali ke Balai Kota menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye. Pengaktifan kembali Ahok menjadi polemik di DPR mengingat status hukumnya sebagai terdakwa. 90 Anggota DPR dari 4 fraksi di DPR kemudian menggulirkan usulan hak angket terkait pengaktifan kembali Ahok. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dapat diberhentikan  sementara karena didakwa tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap kemanan negara, dan atau perbuatan lain yang memecah belah NKRI. Dan pemberhentian sementara kepala daerah menjadi teritori Presiden.